Takalar, 5 Maret 2024. Sebanyak 300 Petani dari 8 Desa/Kelurahan di Kecamatan
Polongbangkeng Utara bersama Gerakan Rakyat Anti Monopoli Tanah (GRAMT) melakukan
aksi di Kantor Bupati Takalar dan BPN Takalar respon atas berakhirnya Sertifikat Hak Guna
Usaha (HGU) PTPN XIV Takalar pada 23 Maret 2023 dan yang akan berakhir pada 09 Juli
2024.
“Aksi ini merupakan upaya untuk merebut kembali tanah yang telah dirampas sejak
puluhan tahun lalu. Dengan berakhirnya HGU PTPN tersebut, warga sudah sepatut
memiliki hak untuk kembali mengelola tanah. Pemerintah Daerah wajib memastikan
hal ini terpenuhi,” ujar Melisa selaku Pendamping Hukum LBH Makassar.
Perampasan tanah tersebut telah berdampak pada ketidakmampuan petani untuk mengolah
sendiri lahannya, yang pada akhirnya menjadikan para petani tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tidak sedikit dari mereka dengan terpaksa menjadi buruh tani ditanahnya sendiri, buruh bangunan dan bahkan harus meninggalkan kampung untuk bermigrasi mencari pekerjaan.
“Kami dijanji oleh Pemerintah bahwa tanah kami hanya dikontrak selama 25 tahun.
Setelah itu akan dikembalikan lagi kepada Masyarakat. Tapi nyatanya, sejak tanah
kami diambil sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Pemerintah dan Perusahaan.
Kami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan untuk membiayai anak
sekolah juga susah karena sudah tidak ada tanah yang bisa dikelolah,” ungkap Daeng
Ngati, Petani Perempuan Desa Lassang Barat.
Tanah-tanah warga diambil secara paksa melalui tindakan intimidatif dengan jalan kekerasan oleh aparat keamanan pada tahun 1978 tidak segan-segan menembak warga dan memaksa warga untuk menerima ganti rugi yang tidak layak dari Pemerintah. Tidak terima tanahnya diambil warga kemudian melakukan berbagai perlawanan hingga saat ini, untuk menolak perampasan tanahnya dan upaya untuk merebut kembali tanah tersebut.
Keberadaan pabrik gula di Takalar sejak awal berdirinya telah melakukan perampasan tanah
di tahun 1978 dan telah berlangsung hingga saat ini di tahun 2024. Perampasan tanah tersebut
telah berdampak pada penindasan dan pemiskinan struktural terhadap warga Takalar. Pabrik gula yang telah merampas tanah warga untuk dijadikan kebun tebu dengan luas lahan HGU 6650 hektar, yang tersebar di 11 Desa di kecamatan Polongbangkeng dan Polongbangken
Utara, Kabupaten Takalar.
“Puluhan tahun setelah petani dipisahkan dari tanahnya mereka hidup dalam kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan negara yang mengabaikan hak mereka. Setelah puluhan tahun tanah warga dirampas, barulah Perusahaan memiliki legalitas konsesi HGU di tahun 1994 dan 1998. Tahun ini HGU perusahaan sudah habis, inilah momentum agar tanah petani dapat dikembalikan,” tegas Ijul selaku perwakilan GRAMT.
Berakhirnya HGU PTPN Takalar, menjadi legalitas petani untuk kembali merebut tanah
untuk dikelola yang selama puluhan tahun dikuasai PTPN Takalar. Pernyataan ini diperkuat
oleh Muhammad Nur, selaku Staf Seksi Sengketa BPN, yang menegaskan bahwa hingga saat
ini belum memasukkan permohonan perpanjangan HGU dan telah bersurat ke Komnas HAM perihal hal itu.
Dalam aksi yang diusung oleh Warga Polongbangkeng bersama Gerakan Rakyat Anti
Monopoli Tanah, termuat dalam pernyataan sikap dan menuntut:
1. Pemerintah dalam hal ini Bupati Takalar tidak memberikan rekomendasi perpanjangan HGU kepada PTPN XIV Takalar, sebelum tanah-tanah warga dikembalikan.
2. BPN tidak menerbitkan sertifikat perpanjangan HGU PTPN Takalar, sebelum
tanah-tanah warga yang dulu dirampas dikembalikan kepada warga.
3. Anggota Kepolisian dan TNI tidak melakukan upaya intimidatif dalam bentuk apapun terhadap warga yang sedang berjuang merebut kembali hak atas tanah.
***
Narahubung: 0812-4252-9770 (LBH Makassar) 0852-4078-1537 (GRAMT)
