Ki Hadjar Dewantara merupakan sosok yang gigih dalam memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat Indonesia di masa kolonialisme Belanda. Ia bersama Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Ernest Douwes Dekker melalui partai politik yang mereka dirikan bernama Indische Partij menyerukan tentang ide kemerdekaan Indonesia dan pendidikan untuk semua.
Akibat gerakan politiknya, Ki Hadjar Dewantara lantas diasingkan oleh pemerintah kolonial ke Belanda. Sepulang dari pengasingannya di Belanda, 3 Juli 1922 ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan alternatif bernama Taman Siswa.
Taman Siwa merupakan bentuk manifestasi kritiknya atas kebijakan pendidikan pemerintah kolonial yang diskrimitatif. Ing Ngarsa Sung Tuladha (di depan memberi contoh), Ing Madya Mangun Karsa (di tengah membangun semangat), Tut Wuri Handayani (di belakang memberi dorongan) merupakan semboyan dari Taman Siswa yang juga selanjutnya diadopsi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai semboyan pendidikan nasional.
Untuk menghargai jasa-jasanya tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 361 Tahun 1959 menetepkan tanggal lahir Ki Hadjar Dewantara, 2 Mei, sebagai Hari Pendidikan Nasional.
Berbicara tentang pendidikan, adalah hal yang penting dan fundamental bagi bangsa Indonesia. Bahkan salah satu tujuan diproklamasikannya suatu bangsa yang merdeka bernama Indonesia di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta Pusat, tanggal 17 Agustus 1945, adalah untuk pendidikan.
Hal ini bisa kita lihat dari UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari pasca pembacaan proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat UUD 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tanggung jawab negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa’’. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diwujudkan oleh negara dalam bentuk institusi pendidikan formal.
Sampai hari 2 Mei 2023 dimana kita kembali merayakan memperingati Hari Pendidikan Nasional, pernahkah kita bertanya sebenarnya apa yang kita rayakan setiap tanggal 2 Mei di tengah carut marutnya masalah pendidikan kita? Dengan cara apa kita merayakannya?
Jika merujuk pada Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Hari Pendidikan hanya dirayakan sebatas kegiatan simbolik belaka, seperti upacara bendera.
Padahal ada setumpuk masalah pada pendidikan kita yang tentunya tidak akan selesai hanya dengan upacara bendera. Mulai dari mahalnya biaya pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan, sarana dan prasarana yang tidak memadai, tenaga pendidik yang tidak terampil, rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik, hingga kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, adalah setumpuk masalah dari pendidikan kita hari ini.
Masalah pendidikan kita hari ini bukan hanya sekedar apa yang tertampang jelas di depan mata kita seperti yang disebutkan di atas. Komaruddin Hidayat menganggap bahkan cara pandang kita melihat pendidikan sudah bermasalah. Menurutnya, pendidikan hari ini hanya dijadikan sekedar bimbingan belajar untuk mendapatkan ijazah sebagai modal untuk melamar pekerjaan (Baca: Komaruddin Hidayat, “Politik Panjat Pinang: Dimana Peran Agama?”).
Yahh, sesempit itulah definisi pendidikan kita hari ini. Institusi pendidikan memandang peserta didik sebagai ‘bahan baku’ yang akan diramu sedemikian rupa di dalam ‘pabrik dan alat produksi’ bernama institusi pendidikan formal yang kemudian akan menghasilkan ‘tentara pekerja’ yang siap digunakan tenaga kerjanya untuk kepentingan kapital.
Jika logika pendidikan kita sesempit sarana menciptakan tenaga kerja untuk kepentingan kapiltal, maka sebenarnya pendidikan kita sama sekali belum merdeka. Sebab, logika pendidikan yang seperti itu juga merupakan logika dari pendidikan yang diberikan kepada pribumi oleh pemeritah kolonial Belanda melalui kebijakan Politik Etis di masa penjajahan.
Lahirnya Politik Etis Kolonial Belanda
Penindasan demi penindasan dilakukan oleh Kolonialisme Belanda kepada kalangan pribumi di masa berlakunya Tanam Paksa (1830-1870). Melalui eksploitasi yang dilakukan kolonial Belanda di era Tanam Paksa ini, masalah defisit anggaran dan ancaman kebangkrutan akibat Perang Jawa (1825-1830) berhasil Belanda atasi.
Namun kebijakan Tanam Paksa yang sangat menguntungkan pihak kolonial Belanda, berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh pribumi. Bagi pribumi, dampak Tanam Paksa ini sangat mengerikan yaitu kemiskinan, kelaparan, wabah penyakit, dan angka kematian yang meningkat drastis.
Keberhasilan golongan liberal menguasai Staten Generaal (parlemen) di Belanda menandai perubahan dari model penjajahan Belanda di Hindia Belanda (Indonesia). Golongan liberal ini menghendaki segera diberhentikannya kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda.
Gagasan tersebut didorong oleh terbitnya sebuah novel berjudul Max Havelar karya Multatuli yang telah membuka mata dunia akan kekejaman dan penderitaan yang dialami pribumi dari praktik tanam paksa.
Tahun 1870, parlemen Belanda yang dikuasai oleh golongan borjuasi liberal mengesahkan UU Pertanahan di Negeri Jajahan (Agrarische Wet) yang sekaligus mengakhiri fase tanam paksa dan menjadi awal dari fase imprealisme modern yang terbuka bagi kapital swasta.
Keterbukaan Hindia Belanda akan kapital swasta, tak membuat penderitaan bagi pribumi berakhir. Jika di fase Tanam Paksa pribumi diperas oleh Pemerintah Belanda, di fase ini pribumi di peras oleh pengusaha swasta. Dampaknya sama saja, penderitaan demi penderitaan juga di alami pribumi.
Di tengah praktik eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan pengusaha swasta terhadap pribumi, muncul seorang bernama Conrad Theodor van Deventer yang merasa risau akan praktik kolonialisme Belanda yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi bangsa Belanda itu sendiri.
Kerisauan pria kelahiran Dordrecht, Belanda 29 September 1857 ini ia tuangkan dalam tulisannya berjudul De Eereschuld-A Debt of Honor yang terbit pada majalah De Gids tahun 1899.
Inti dalam tulisannya mengatakan bahwa segala bentuk kemajuaan yang dirasakan oleh negeri Belanda merupakan hasil dari penderitaan pribumi Hindia Belanda. olehnya itu, Belanda memiliki utang kehormatan yang wajib dibayarkan dengan memajukan pendidikan kaum pribumi. Perkiraan dana pendidikan yang diperlukan adalah f. 187.000.000 (Baca: Ahmad Mansur Suryanegara, “Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri Dalam Menegakkan NKRI Jilid Kesatu”).
Tulisan van Deventer itulah yang kemudian membuat pemerintah Belanda mengeluarkan suatu kebijakan bernama Politik Etis yang isinya terdiri atas tiga bidang ,yaitu migrasi, irigasi, dan edukasi.
Titik awal bermulanya Politik Etis ini adalah ketika Ratu Wilhelmina berpidato pada tahun 1901 di Staten Generaal, yang menegaskan bahwa Belanda merasa mempunyai kewajiban moral terhadap rakyat Hindia Belanda (Baca: Hendri Raharjo, Metamorfosis Sarekat Islam: Gerakan Politik Islam dan Munculnya Kesadaran Nasional”)
Sekilas, Politik Etis yang diterapkan kolonialisme Belanda ini terlihat baik sebab bermaksud untuk berbalas budi dengan cara ingin memajukan kehidupan pribumi. Namun, sebagaimana ungkapan Nyai Ontosoroh kepada Minke dalam novel Bumi Manusia bahwa “Dan satu yang tetap, Nak, abadi; yang kolonial tetap iblis” (Baca: Pramoedya Ananta Toer, “Bumi Manusia”).
Pendidikan yang disediakan dalam Politik Etis bukanlah murni kebaikan hati kolonial Belanda untuk berbalas budi. Sebab, Politik Etis juga membawa misi kepentingan ekonomi bagi pihak Belanda itu sendiri. Tujuannya bukan untuk memajukan pribumi melainkan agar mendapatkan tenaga kerja terampil lagi murah untuk kepentingan kapital.
Semua ini tidak lepas dari perkembangan kapitalisme global, dimana terjadi pergeseran dari yang semula hanya industri pertanian kemudian merambah ke industri pertambangan yang tentunya juga membutuhkan tenaga kerja.
Selain tenaga kerja untuk mengisi pos-pos di industri pertambangan, Kebutuhan akan tenaga kerja yang mampu menduduki jabatan di birokrasi pemerintahan juga meningkat (Baca: Akbar T.A, “Pram dan Kisah Tentang Indonesia”).
Disini bisa kita lihat, logika maupun orientasi yang sama antara pendidikan di masa Politik Etis Kolonial Belanda dan sistem pendidikan kita hari ini, yaitu proses penciptaan kelas pekerja untuk dikuras tenaga kerjanya di dalam sirkuit kapital.
Pendidikan yang mulanya demi kepentingan ekonomi kolonial Belanda, justru menjadi bumerang bagi pihak kolonial Belanda itu sendiri. Melalui pendidikan, muncul kesadaraan akan kondisi ketertindasan yang dialami pribumi di bawah cengkeraman kolonialisme.
Kesadaran itu muncul melalui kalangan pemuda yang mampu mengakses pendidikan dan menolak bersikap kooperatif terhadap pihak kolonial Belanda. Karena pendidikan, perlawanan pribumi terhadap kolonialisme Belanda tidak lagi hanya terbatas pada perjuangan bersenjata.
Perlawanan demi perlawanan kemudian hadir dalam bentuk lain, seperti jurnal, rapat dan pertemuan, serikat buruh dan pemogokan, organisasi dan partai politik, novel, nyanyian, teater, dan pemberontakan (Baca: Takashi Shiraishi, “Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926”).
Tak ada lain, semua bentuk dari perlawanan tersebut digerakkan oleh pemuda-pemuda yang kesadarannya lahir dari pendidikan. R.M Tirto Adhi Soerjo sebagai pendiri organisasi Sarekat Prijaji (1906) dan Sarekat Dagang Islam (1909) adalah pelajar School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA). Selain itu, ia juga sebagai pelopor pers dan surat kabar sebagai medium penyadaran dan advokasi rakyat.
Kemudian, Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei diambil dari hari lahirnya organisasi Boedi Oetomo yang didirikan oleh Soetomo, dkk yang juga merupakan pelajar STOVIA.
Pada dekade kedua abad XX, muncul Sarekat Islam yang diketuai oleh HOS Tjokroaminoto yang pernah bersekolah di sekolah pamong praja Opleiding School voor Inlandsche Ambtnaren (OSVIA). Indische Partij didirikan oleh tiga serangkai, E.F.E Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Ki Hajar Dewantara.
Dalam tubuh Sarekat Islam melalui gemblengan HOS Tjokroaminoto kemudian lahir tiga tokoh besar dari tiga ideologi besar di masa itu, yaitu Semaoen (komunisme), Soekarno (nasionalisme), dan Kartosoewiejo (islamisme).
Selain tokoh-tokoh di atas, masih banyak lagi tokoh-tokoh pendiri bangsa yang kesadarannya untuk melawan kolonialisme lahir karena pendidikan yang mampu mereka akses. Seperti Agus Salim, Alimin, Musso, Marco Kartodikromo, Moh. Hatta, Moh. Yamin, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, dan masih banyak lagi.
Kalangan pelajar inilah yang menolak tunduk dan patuh pada logika Politik Etis Belanda. Jika pelajar di masa itu pasrah akan logika dan orientasi dari Politik Etis yaitu penciptaan tenaga kerja untuk kepentingan kapital dan birokrasi Belanda, maka tidak akan pernah ada negara yang bernama Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Olehnya, melalui momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, sudah seharusnya kita mempertanyakan kembali logika dan orientasi dari pendidikan kita hari ini. Sebab baik kita sadari maupun tidak kita sadar, akar dari setumpuk persoalan dari pendidikan kita hari ini adalah kesalahan dari logika dan orientasi dari pendidikan yang kita terapkan.
Penulis: NanDitoSlank
