Penulis : (Staf Bid.Pengkajian dan Pengembangan Wacana KPM-PM Cab.Polewali).<\/p>\n\n\n\n
Editor : M.Yusrifar<\/p>\n","post_title":"Polewali Mandar Diujung Aksara : Alarm Darurat Untuk Negeri Yang Lupa Membaca","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polewali-mandar-diujung-aksara-alarm-darurat-untuk-negeri-yang-lupa-membaca","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2025-08-16 23:09:28","post_modified_gmt":"2025-08-16 23:09:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.anotasiar.com\/ie\/?p=9837","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":9644,"post_author":"2","post_date":"2025-06-19 09:04:38","post_date_gmt":"2025-06-19 09:04:38","post_content":"\r\n\r\n1. Masa Komunal Primitif\r\n\r\nPada fase awal peradaban manusia, masyarakat hidup dalam struktur komunal yang sangat sederhana namun efektif.\r\n\r\nSolidaritas dan Kesetaraan: Pada masa ini, semua anggota kelompok memiliki peran yang sama pentingnya. Mereka bekerja sama untuk berburu, mengumpulkan makanan, dan melindungi satu sama lain dari ancaman. Tidak ada individu yang lebih berkuasa atau lebih kaya; semua hasil kerja dibagikan secara merata.\r\n\r\nPeran Gender yang Seimbang: Dalam masyarakat komunal, peran gender tidak ditentukan oleh norma sosial yang ketat. Laki-laki bertugas berburu, sementara perempuan bertanggung jawab untuk memasak dan menjaga anak. Namun, ini bukanlah pembagian kerja yang ketat; sering kali, perempuan juga terlibat dalam kegiatan berburu dan laki-laki membantu dalam pekerjaan rumah. Kesetaraan ini mengurangi konflik gender dan menciptakan harmoni dalam kelompok.\r\n\r\nEkonomi Subsisten: Sistem ekonomi pada masa ini bersifat subsisten, di mana setiap individu memproduksi dan mendapatkan apa yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Tidak ada produksi untuk keuntungan atau akumulasi kekayaan, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih egaliter.\r\n\r\n2. Masa Barbarisme\r\n\r\nSeiring dengan perkembangan masyarakat, kondisi mulai berubah, memasuki era barbarisme yang ditandai oleh struktur sosial yang lebih kompleks.\r\n\r\nMunculnya Hierarki Sosial: Dengan perubahan kondisi lingkungan dan teknologi, masyarakat mulai bertransisi dari cara hidup nomaden menjadi menetap. Pertanian dan domestikasi hewan memungkinkan surplus makanan, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan. Mereka yang memiliki tanah dan sumber daya mulai mendominasi kelompok yang lebih lemah.\r\n\r\nPerbudakan dan Eksploitasi: Dengan munculnya kepemilikan pribadi, sistem perbudakan berkembang. Tuan tanah mempekerjakan orang-orang yang tidak memiliki tanah untuk bekerja di lahan mereka. Sistem ini menciptakan kelas-kelas sosial yang jelas: tuan tanah, budak, dan pekerja. Budak dipaksa bekerja tanpa imbalan, menciptakan ketidakadilan yang mendalam.\r\n\r\nPerubahan dalam Produksi: Pekerjaan tidak lagi berfokus pada kebutuhan bersama; sebaliknya, individu bekerja untuk kepentingan tuan mereka. Hasil kerja tidak dibagi secara merata, dan ini mengarah pada eksploitasi yang sistematis. Kelas pekerja menjadi terasing dari hasil kerja mereka sendiri, menciptakan ketegangan sosial.\r\n\r\n3. Transisi Menuju Kapitalisme\r\n\r\nMasyarakat kemudian mengalami transformasi lebih lanjut, yang membawa mereka menuju sistem kapitalisme.\r\n\r\nPerdagangan dan Akumulasi Modal: Surplus yang dihasilkan dari sistem perbudakan dan pertanian mendorong perdagangan. Masyarakat mulai berinteraksi dengan kelompok lain, menciptakan pasar yang lebih luas. Ini memungkinkan individu untuk mengakumulasi kekayaan, yang menjadi dasar bagi sistem kapitalisme.\r\n\r\nInovasi dan Teknologi: Dengan kebutuhan untuk meningkatkan produksi dan efisiensi, inovasi teknologi mulai muncul. Alat-alat baru dan metode pertanian yang lebih baik meningkatkan hasil panen, dan ini semakin memperburuk ketidaksetaraan, karena mereka yang memiliki akses ke teknologi mendapatkan keuntungan yang lebih besar.\r\n\r\nKebangkitan Individualisme: Perubahan nilai-nilai sosial mulai terlihat, di mana individu mulai dianggap sebagai entitas yang terpisah dengan hak-hak pribadi. Konsep kepemilikan pribadi, yang sebelumnya tidak terlalu dipedulikan, kini menjadi sangat penting. Individu mulai mengejar kepentingan pribadi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.\r\n\r\n4. Kapitalisme Awal\r\n\r\nDengan semua perubahan ini, kapitalisme mulai terbentuk sebagai sistem ekonomi yang dominan.\r\n\r\nPabrik dan Produksi Massal: Pada abad ke-18 dan ke-19, revolusi industri membawa perubahan besar. Pabrik-pabrik mulai bermunculan, dan produksi massal menjadi norma. Ini mengubah cara orang bekerja dan berinteraksi, menciptakan kelas pekerja industri.\r\n\r\nPasar Bebas dan Persaingan: Dalam kapitalisme, pasar bebas menjadi prinsip dasar. Persaingan mendorong inovasi, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat menjadi kaya, sementara yang lain terpinggirkan.\r\n\r\nKonsekuensi Sosial: Munculnya kapitalisme tidak hanya membawa perubahan ekonomi, tetapi juga dampak sosial yang signifikan. Konflik antara kelas pekerja dan pemilik modal semakin intensif, dan ini menghasilkan gerakan buruh yang berjuang untuk hak-hak mereka.\r\n\r\n\r\nPenulis: Nurul Wahidah\r\n\r\nEditor: M Yusrifar\r\n","post_title":"Geneologi Kapitalisme","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"geneologi-kapitalisme","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2025-06-19 09:04:38","post_modified_gmt":"2025-06-19 09:04:38","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.anotasiar.com\/ie\/?p=9644","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":8691,"post_author":"2","post_date":"2023-12-21 15:31:04","post_date_gmt":"2023-12-21 15:31:04","post_content":"Deretan pohon, pedagang kelontong berselimut debu kendaraan bermotor, menggerogoti, menyusuri saluran pernafasan tiada henti. Riuh berterbangan asap rokok kakek tua, menarik, menghembus, memainkan kepulan asap seperti bola, tampaknya dia begitu tenang menyaksikan elaborasi yang begitu lama. Hiruk-pikuk kehidupan mendorong imajinasi mendobrak halusinasi. Menghantarkan saya sampai kepada asumsi demokrasi. Belum usai gempuran media sosial melayangkan kritik politik dinasti terkait kontestasi politik dalam laga calon presiden dan calon wakil presiden, notifikasi pesan kembali masuk, mencium aroma sedap anti demokrasi, menyaksikan sebentar lagi pertarungan politik praktis, berbagai antisipasi dilakukan melalui kebijakan antipati demi parkatik anti negosiasi.Memasuki masa transisi kepengurusan dipenghujung tahun 2023, kebijakan anti demokrasi kembali menguak di Kampus peradaban. Tampaknya angin segar di awal bulan Desember memberikan hawa yang tidak begitu baik. Mendekati masa pemilihan nahkoda baru lembaga kemahasiswaan intra kampus, dibarengi dengan tebaran Surat Edaran (SE) di media sosial. Kurang lebih mengulas terkait mekanisme pemilihan atau penunjukan ketua lembaga, baik di tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan.\r\nSejak terbitnya Surat Edaran Nomor : B-4011\/Un. 06.I\/PP.00.09\/12\/2023 pada tanggal 15 Desember yang ditandatangi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UIN Alauddin Makassar, mengundang kegelisahan pengurus lembaga kemahasiswaan. Terdapat tiga point yang diputuskan dalam Surat Edaran (SE) tersebut, berdasarkan hasil rapat Bidang Kemahasiswaan Universitas pada Kamis, 14 Desember 2023. Namun, pada point putusan ketiga dianggap menjanggal, mengindikasikan proses pemilihan ketua lembaga yang tidak demokratis.\r\nBunyi putusan point ke tiga \u201cApabila dalam pemilihan calon Ketua DEMA-U, DEMA-F dan HMJ Tingkat Fakultas terdapat hanya 1 (satu) calon yang tidak dipilih secara aklamasi, maka tetap diadakan pemilihan yang disandingkan dengan kotak kosong dan apabila kotak kosong dinyatakan menang maka dilakukan pendaftaran dan pemilihan ulang untuk putaran kedua,\u201d artinya ketika hanya ada satu calon pendaftar, maka akan tetap dilakukan pemilihan yang disandingkan dengan kotak kosong, apabila suara terbanyak adalah kotak kosong, maka calon pendaftar sebelumnya dinyatakan gugur dan kembali dilakukan proses pendaftaran dan pemilihan untuk putaran kedua.Point tersebut dinilai tidak demokratis, sebab aturan tersebut mengharuskan adanya pemilihan ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang nantinya akan diwakili oleh ketua tingkat dalam proses pemilihan. Walaupun hanya ada satu calon pendaftar, maka tetap dilakukan pemilihan bersama kotak kosong, yang hasrunya satu pendaftar tersebut terpilih secara aklamasi. Praktik tersebut dinilai tidak representatif dalam proses pemilihan ketua umum. Karena, hanya menggunakan asas keterwakilan, yang dimana dalam banyak kasus ketua tingkat seringkali tidak dipilih oleh pengurus lembaga kemahasiswaan, namun ditunjuk langsung oleh pimpinan jurusan.\r\n\r\nMaka dari itu, atauran tersebut dinilai tidak demokratis dan cenderung memaksa. Kebijakan tersebut sangat amat menciderai hasil pemilihan ketua umum melalui forum Musyawarah Besar, forum seluruh masyarakat atau mahasiswa (i) di jurusan masing-masing yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) sejajaran. Forum tersebut membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat jurusan untuk memilih ketua umum sesuai dengan kriteria masing-masing, tanpa adanya asas keterwakilan seperti yang diterangkan dalam Surat Edaran (SE).\r\nUpaya pemilihan melalui forum Musyawarah Besar (MuBes) merupakan salah satu bentuk pengejewantahan terhadap penolakan praktik anti demokrasi yang dilakukan oleh kampus melalui suatu alat kebijakan. Olehnya, nama yang terpilih di forum Mubes nantinya merupakan hasil pemilihan yang dilakukan secara terbuka. Sehingga, apabila dalam proses pengajuan berkas ke Lembaga Penyelenggara Pemilihan (LPP) hanya satu nama tersebut yang terdaftar atau yang mengajukan berkas dan lulus verifikasi, maka sudah seharusnya beliau terpilih secara aklamasi, tidak lagi disandingkan dengan kotak kosong, terlebih lagi dipilih menggunakan asas keterwakilan dalam hal ini melalui ketua tingkat.\r\nSejauh ini Lembaga Penyelenggara Pemilihan (LPP) telah membuka lebar-lebar ruang bagi seluruh mahasiswa (i) untuk mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon. Upaya yang dilakukan LPP bisa divalidasi melalui penyampain informasi terkait jadwal dan syarat pendaftaran calon ketua bagi seluruh mahasiswa (i) yang ingin mendaftar. Fungsi yang dijalankan LPP adalah upaya untuk membuka ruang demokrasi bagi seluruh mahasiswa (i) yang ingin mencalonkan. Lantas, apa sebenarnya yang menjadi alasan krusial bagi pimpinan sehingga mengeluarkan Surat Ederan tersebut. Jika pimpinan mengatakan berangkat dari asas demokrasi. Maka, alasan tersebut terpatahkan dengan isi point dalam Surat Edaran (SE) yang ditandatangani oleh pimpinan sendiri. Saya melihat bahwa justru kebijakan tersebut merupakan upaya pengaburan demokrasi kampus yang dilakukan oleh pimpinan.\r\nPenulis : Magfira","post_title":"Surat Edaran Berujung Polemik : Meluruskan Nalar, Mematikan Demokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"surat-edaran-berujung-polemik-meluruskan-nalar-mematikan-demokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2023-12-21 15:42:34","post_modified_gmt":"2023-12-21 15:42:34","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.anotasiar.com\/ie\/?p=8691","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
\n
Kepala dinas perpustakaan dan Kearsiapan daerah Kab.Polewali Mandar Menyatakan bahwa literasi di Kabupaten Polewali Mandar berada dalam kondisi darurat adalah sebuah lonceng peringatan yang seharusnya menggugah kesadaran seluruh pemangku kebijakan. Ini bukan sekadar isu sektoral, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketika literasi lumpuh, maka masalah-masalah turunan seperti tingginya angka stunting, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), lesunya ekonomi, dan pengelolaan lingkungan yang buruk akan terus bermunculan. Ini adalah konsekuensi logis dari masyarakat yang tidak memiliki fondasi pengetahuan dan wawasan yang kuat. Salah satu akar masalah yang paling kentara adalah ketidakselarasan kebijakan dan implementasi. Di satu sisi, ada tuntutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi, namun di sisi lain, infrastruktur dan sumber daya manusia di lapangan justru tidak mendukung. Sebagai contoh, sekolah-sekolah diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk membeli buku, tetapi tidak dibekali dengan pustakawan yang kompeten untuk mengelola perpustakaan. Lebih parah lagi, peran pustakawan justru dialihfungsikan menjadi guru mata pelajaran lain, menunjukkan adanya kekacauan regulasi yang tidak hanya merugikan profesi, tetapi juga mengabaikan esensi dari perpustakaan itu sendiri. Masalah ini diperparah dengan adanya kesenjangan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta. Perasaan \"dianak tirikan\" yang dialami oleh beberapa institusi pendidikan swasta adalah bukti nyata bahwa perhatian pemerintah daerah belum merata. Padahal, baik sekolah negeri maupun swasta sama-sama memiliki peran krusial dalam mencerdaskan anak bangsa. Diskriminasi semacam ini hanya akan memperlebar jurang kualitas pendidikan, yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi literasi secara keseluruhan. Untuk keluar dari kondisi darurat ini, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tidak bisa hanya mengandalkan program-program jangka pendek atau parsial. Dibutuhkan kebijakan holistik dan terintegrasi yang melibatkan seluruh dinas terkait, mulai dari pendidikan, perpustakaan, hingga perencanaan pembangunan. Ini berarti perlunya reformasi regulasi yang jelas, alokasi anggaran yang tepat sasaran, serta komitmen penuh untuk memberdayakan tenaga pendidik dan pustakawan. Literasi harus dianggap sebagai fondasi utama pembangunan, bukan sekadar program pelengkap. oleh karena itu kami dari KPM-PM Cab. Polewali Menyampaikan Kepada Pemangku Kebijakan Daerah, Jika tidak ada langkah strategis dan terpadu yang diambil, maka pernyataan \"literasi darurat\" akan terus menjadi kenyataan pahit yang menghambat kemajuan daerah. Masa depan Polewali Mandar sangat bergantung pada sejauh mana seluruh jajaran pemerintahan mampu merespons kritik ini dengan aksi nyata, mengubah tata kelola yang kacau, dan meletakkan literasi sebagai prioritas utama dalam setiap agenda pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
Penulis : (Staf Bid.Pengkajian dan Pengembangan Wacana KPM-PM Cab.Polewali).<\/p>\n\n\n\n
Editor : M.Yusrifar<\/p>\n","post_title":"Polewali Mandar Diujung Aksara : Alarm Darurat Untuk Negeri Yang Lupa Membaca","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"polewali-mandar-diujung-aksara-alarm-darurat-untuk-negeri-yang-lupa-membaca","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2025-08-16 23:09:28","post_modified_gmt":"2025-08-16 23:09:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.anotasiar.com\/ie\/?p=9837","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":9644,"post_author":"2","post_date":"2025-06-19 09:04:38","post_date_gmt":"2025-06-19 09:04:38","post_content":"\r\n\r\n1. Masa Komunal Primitif\r\n\r\nPada fase awal peradaban manusia, masyarakat hidup dalam struktur komunal yang sangat sederhana namun efektif.\r\n\r\nSolidaritas dan Kesetaraan: Pada masa ini, semua anggota kelompok memiliki peran yang sama pentingnya. Mereka bekerja sama untuk berburu, mengumpulkan makanan, dan melindungi satu sama lain dari ancaman. Tidak ada individu yang lebih berkuasa atau lebih kaya; semua hasil kerja dibagikan secara merata.\r\n\r\nPeran Gender yang Seimbang: Dalam masyarakat komunal, peran gender tidak ditentukan oleh norma sosial yang ketat. Laki-laki bertugas berburu, sementara perempuan bertanggung jawab untuk memasak dan menjaga anak. Namun, ini bukanlah pembagian kerja yang ketat; sering kali, perempuan juga terlibat dalam kegiatan berburu dan laki-laki membantu dalam pekerjaan rumah. Kesetaraan ini mengurangi konflik gender dan menciptakan harmoni dalam kelompok.\r\n\r\nEkonomi Subsisten: Sistem ekonomi pada masa ini bersifat subsisten, di mana setiap individu memproduksi dan mendapatkan apa yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Tidak ada produksi untuk keuntungan atau akumulasi kekayaan, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih egaliter.\r\n\r\n2. Masa Barbarisme\r\n\r\nSeiring dengan perkembangan masyarakat, kondisi mulai berubah, memasuki era barbarisme yang ditandai oleh struktur sosial yang lebih kompleks.\r\n\r\nMunculnya Hierarki Sosial: Dengan perubahan kondisi lingkungan dan teknologi, masyarakat mulai bertransisi dari cara hidup nomaden menjadi menetap. Pertanian dan domestikasi hewan memungkinkan surplus makanan, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan. Mereka yang memiliki tanah dan sumber daya mulai mendominasi kelompok yang lebih lemah.\r\n\r\nPerbudakan dan Eksploitasi: Dengan munculnya kepemilikan pribadi, sistem perbudakan berkembang. Tuan tanah mempekerjakan orang-orang yang tidak memiliki tanah untuk bekerja di lahan mereka. Sistem ini menciptakan kelas-kelas sosial yang jelas: tuan tanah, budak, dan pekerja. Budak dipaksa bekerja tanpa imbalan, menciptakan ketidakadilan yang mendalam.\r\n\r\nPerubahan dalam Produksi: Pekerjaan tidak lagi berfokus pada kebutuhan bersama; sebaliknya, individu bekerja untuk kepentingan tuan mereka. Hasil kerja tidak dibagi secara merata, dan ini mengarah pada eksploitasi yang sistematis. Kelas pekerja menjadi terasing dari hasil kerja mereka sendiri, menciptakan ketegangan sosial.\r\n\r\n3. Transisi Menuju Kapitalisme\r\n\r\nMasyarakat kemudian mengalami transformasi lebih lanjut, yang membawa mereka menuju sistem kapitalisme.\r\n\r\nPerdagangan dan Akumulasi Modal: Surplus yang dihasilkan dari sistem perbudakan dan pertanian mendorong perdagangan. Masyarakat mulai berinteraksi dengan kelompok lain, menciptakan pasar yang lebih luas. Ini memungkinkan individu untuk mengakumulasi kekayaan, yang menjadi dasar bagi sistem kapitalisme.\r\n\r\nInovasi dan Teknologi: Dengan kebutuhan untuk meningkatkan produksi dan efisiensi, inovasi teknologi mulai muncul. Alat-alat baru dan metode pertanian yang lebih baik meningkatkan hasil panen, dan ini semakin memperburuk ketidaksetaraan, karena mereka yang memiliki akses ke teknologi mendapatkan keuntungan yang lebih besar.\r\n\r\nKebangkitan Individualisme: Perubahan nilai-nilai sosial mulai terlihat, di mana individu mulai dianggap sebagai entitas yang terpisah dengan hak-hak pribadi. Konsep kepemilikan pribadi, yang sebelumnya tidak terlalu dipedulikan, kini menjadi sangat penting. Individu mulai mengejar kepentingan pribadi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.\r\n\r\n4. Kapitalisme Awal\r\n\r\nDengan semua perubahan ini, kapitalisme mulai terbentuk sebagai sistem ekonomi yang dominan.\r\n\r\nPabrik dan Produksi Massal: Pada abad ke-18 dan ke-19, revolusi industri membawa perubahan besar. Pabrik-pabrik mulai bermunculan, dan produksi massal menjadi norma. Ini mengubah cara orang bekerja dan berinteraksi, menciptakan kelas pekerja industri.\r\n\r\nPasar Bebas dan Persaingan: Dalam kapitalisme, pasar bebas menjadi prinsip dasar. Persaingan mendorong inovasi, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat menjadi kaya, sementara yang lain terpinggirkan.\r\n\r\nKonsekuensi Sosial: Munculnya kapitalisme tidak hanya membawa perubahan ekonomi, tetapi juga dampak sosial yang signifikan. Konflik antara kelas pekerja dan pemilik modal semakin intensif, dan ini menghasilkan gerakan buruh yang berjuang untuk hak-hak mereka.\r\n\r\n\r\nPenulis: Nurul Wahidah\r\n\r\nEditor: M Yusrifar\r\n","post_title":"Geneologi Kapitalisme","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"geneologi-kapitalisme","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2025-06-19 09:04:38","post_modified_gmt":"2025-06-19 09:04:38","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.anotasiar.com\/ie\/?p=9644","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":8691,"post_author":"2","post_date":"2023-12-21 15:31:04","post_date_gmt":"2023-12-21 15:31:04","post_content":"Deretan pohon, pedagang kelontong berselimut debu kendaraan bermotor, menggerogoti, menyusuri saluran pernafasan tiada henti. Riuh berterbangan asap rokok kakek tua, menarik, menghembus, memainkan kepulan asap seperti bola, tampaknya dia begitu tenang menyaksikan elaborasi yang begitu lama. Hiruk-pikuk kehidupan mendorong imajinasi mendobrak halusinasi. Menghantarkan saya sampai kepada asumsi demokrasi. Belum usai gempuran media sosial melayangkan kritik politik dinasti terkait kontestasi politik dalam laga calon presiden dan calon wakil presiden, notifikasi pesan kembali masuk, mencium aroma sedap anti demokrasi, menyaksikan sebentar lagi pertarungan politik praktis, berbagai antisipasi dilakukan melalui kebijakan antipati demi parkatik anti negosiasi.Memasuki masa transisi kepengurusan dipenghujung tahun 2023, kebijakan anti demokrasi kembali menguak di Kampus peradaban. Tampaknya angin segar di awal bulan Desember memberikan hawa yang tidak begitu baik. Mendekati masa pemilihan nahkoda baru lembaga kemahasiswaan intra kampus, dibarengi dengan tebaran Surat Edaran (SE) di media sosial. Kurang lebih mengulas terkait mekanisme pemilihan atau penunjukan ketua lembaga, baik di tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan.\r\nSejak terbitnya Surat Edaran Nomor : B-4011\/Un. 06.I\/PP.00.09\/12\/2023 pada tanggal 15 Desember yang ditandatangi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UIN Alauddin Makassar, mengundang kegelisahan pengurus lembaga kemahasiswaan. Terdapat tiga point yang diputuskan dalam Surat Edaran (SE) tersebut, berdasarkan hasil rapat Bidang Kemahasiswaan Universitas pada Kamis, 14 Desember 2023. Namun, pada point putusan ketiga dianggap menjanggal, mengindikasikan proses pemilihan ketua lembaga yang tidak demokratis.\r\nBunyi putusan point ke tiga \u201cApabila dalam pemilihan calon Ketua DEMA-U, DEMA-F dan HMJ Tingkat Fakultas terdapat hanya 1 (satu) calon yang tidak dipilih secara aklamasi, maka tetap diadakan pemilihan yang disandingkan dengan kotak kosong dan apabila kotak kosong dinyatakan menang maka dilakukan pendaftaran dan pemilihan ulang untuk putaran kedua,\u201d artinya ketika hanya ada satu calon pendaftar, maka akan tetap dilakukan pemilihan yang disandingkan dengan kotak kosong, apabila suara terbanyak adalah kotak kosong, maka calon pendaftar sebelumnya dinyatakan gugur dan kembali dilakukan proses pendaftaran dan pemilihan untuk putaran kedua.Point tersebut dinilai tidak demokratis, sebab aturan tersebut mengharuskan adanya pemilihan ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang nantinya akan diwakili oleh ketua tingkat dalam proses pemilihan. Walaupun hanya ada satu calon pendaftar, maka tetap dilakukan pemilihan bersama kotak kosong, yang hasrunya satu pendaftar tersebut terpilih secara aklamasi. Praktik tersebut dinilai tidak representatif dalam proses pemilihan ketua umum. Karena, hanya menggunakan asas keterwakilan, yang dimana dalam banyak kasus ketua tingkat seringkali tidak dipilih oleh pengurus lembaga kemahasiswaan, namun ditunjuk langsung oleh pimpinan jurusan.\r\n\r\nMaka dari itu, atauran tersebut dinilai tidak demokratis dan cenderung memaksa. Kebijakan tersebut sangat amat menciderai hasil pemilihan ketua umum melalui forum Musyawarah Besar, forum seluruh masyarakat atau mahasiswa (i) di jurusan masing-masing yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) sejajaran. Forum tersebut membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat jurusan untuk memilih ketua umum sesuai dengan kriteria masing-masing, tanpa adanya asas keterwakilan seperti yang diterangkan dalam Surat Edaran (SE).\r\nUpaya pemilihan melalui forum Musyawarah Besar (MuBes) merupakan salah satu bentuk pengejewantahan terhadap penolakan praktik anti demokrasi yang dilakukan oleh kampus melalui suatu alat kebijakan. Olehnya, nama yang terpilih di forum Mubes nantinya merupakan hasil pemilihan yang dilakukan secara terbuka. Sehingga, apabila dalam proses pengajuan berkas ke Lembaga Penyelenggara Pemilihan (LPP) hanya satu nama tersebut yang terdaftar atau yang mengajukan berkas dan lulus verifikasi, maka sudah seharusnya beliau terpilih secara aklamasi, tidak lagi disandingkan dengan kotak kosong, terlebih lagi dipilih menggunakan asas keterwakilan dalam hal ini melalui ketua tingkat.\r\nSejauh ini Lembaga Penyelenggara Pemilihan (LPP) telah membuka lebar-lebar ruang bagi seluruh mahasiswa (i) untuk mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon. Upaya yang dilakukan LPP bisa divalidasi melalui penyampain informasi terkait jadwal dan syarat pendaftaran calon ketua bagi seluruh mahasiswa (i) yang ingin mendaftar. Fungsi yang dijalankan LPP adalah upaya untuk membuka ruang demokrasi bagi seluruh mahasiswa (i) yang ingin mencalonkan. Lantas, apa sebenarnya yang menjadi alasan krusial bagi pimpinan sehingga mengeluarkan Surat Ederan tersebut. Jika pimpinan mengatakan berangkat dari asas demokrasi. Maka, alasan tersebut terpatahkan dengan isi point dalam Surat Edaran (SE) yang ditandatangani oleh pimpinan sendiri. Saya melihat bahwa justru kebijakan tersebut merupakan upaya pengaburan demokrasi kampus yang dilakukan oleh pimpinan.\r\nPenulis : Magfira","post_title":"Surat Edaran Berujung Polemik : Meluruskan Nalar, Mematikan Demokrasi","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"surat-edaran-berujung-polemik-meluruskan-nalar-mematikan-demokrasi","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2023-12-21 15:42:34","post_modified_gmt":"2023-12-21 15:42:34","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.anotasiar.com\/ie\/?p=8691","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};
Kepala dinas perpustakaan dan Kearsiapan daerah Kab.Polewali Mandar Menyatakan bahwa literasi di Kabupaten Polewali Mandar berada dalam kondisi darurat adalah...
